Metrotvnews.com, Jakarta: Politikus dari Fraksi Partai Demokrat Mulyadi menilai keputusan melanjutkan rencana pembangunan DPR tepat. Soalnya bila dibatalkan DPR akan ditertawakan rakyat.
"Rakyat kan melihat dulu semua sepakat membangun gedung karena itu memang kebutuhan DPR. Kalau tiba-tiba mereka menolak ini kan hanya langkah politis. Dampaknya justru buat mereka yang tidak konsiten,” kata Mulyadi di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (7/4).
Menurut Mulyadi, berbagai manuver anggota DPR yang menolak gedung justru menggambarkan ketidakpahaman akan mekanisme proses demokrasi. Padahal sikap mereka tak akan mempengaruhi opini rakyat.
“Jangan-jangan waktu mereka ngomong perlu, mereka tak paham apa perlunya gedung Dewan dan kalau kini menolak jangan-jangan mereka juga tak paham kenapa mereka menolak gedung," Mulyadi menyindir.
Ia pun meminta agar fraksi lain di DPR menghilangkan muatan politis. Jangan mencari gedung dari isu gedung. Pasalnya kebutuhan DPR atas gedung dilakukan karena rencana penambahan tenaga ahli dari dua menjadi lima orang. Namun gedung saat ini tidak memadai.
"Dengan tambahan staf ahli dari 3 fase pengawasan oleh DPR yaitu fase pengawasan pada perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan yang disampaikan pada satuan 3, paling tidak pengawasan di bidang perencanaan bisa lebih baik dilakukan setiap anggota Dewan," dalih Mulyadi
"Rakyat kan melihat dulu semua sepakat membangun gedung karena itu memang kebutuhan DPR. Kalau tiba-tiba mereka menolak ini kan hanya langkah politis. Dampaknya justru buat mereka yang tidak konsiten,” kata Mulyadi di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis (7/4).
Menurut Mulyadi, berbagai manuver anggota DPR yang menolak gedung justru menggambarkan ketidakpahaman akan mekanisme proses demokrasi. Padahal sikap mereka tak akan mempengaruhi opini rakyat.
“Jangan-jangan waktu mereka ngomong perlu, mereka tak paham apa perlunya gedung Dewan dan kalau kini menolak jangan-jangan mereka juga tak paham kenapa mereka menolak gedung," Mulyadi menyindir.
Ia pun meminta agar fraksi lain di DPR menghilangkan muatan politis. Jangan mencari gedung dari isu gedung. Pasalnya kebutuhan DPR atas gedung dilakukan karena rencana penambahan tenaga ahli dari dua menjadi lima orang. Namun gedung saat ini tidak memadai.
"Dengan tambahan staf ahli dari 3 fase pengawasan oleh DPR yaitu fase pengawasan pada perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan yang disampaikan pada satuan 3, paling tidak pengawasan di bidang perencanaan bisa lebih baik dilakukan setiap anggota Dewan," dalih Mulyadi
http://id.berita.yahoo.com/penolak-gedung-baru-dinilai-tak-paham-20110407-183800-436.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar